มัธยมศึกษา 10 ชั้น PPKn Quiz UUD

# 1เลือกประเภท

Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang?

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah

Peraturan yang dibuat oleh parlemen

Peraturan yang dibuat oleh presiden

Peraturan yang dibuat oleh masyarakat

# 2เลือกประเภท

Siapa yang berwenang untuk membuat Undang-Undang?

Presiden

Parlemen

Menteri

Gubernur

# 3เลือกประเภท

Apa yang terjadi jika Undang-Undang tidak disetujui oleh parlemen?

Undang-Undang tersebut menjadi tidak sah

Undang-Undang tersebut harus direvisi

Undang-Undang tersebut dapat diresmikan oleh presiden

Undang-Undang tersebut harus dibahas kembali

# 4เลือกประเภท

Apa yang dimaksud dengan proses legislasi?

Proses pembuatan Undang-Undang

Proses pelaksanaan Undang-Undang

Proses penegakan Undang-Undang

Proses perubahan Undang-Undang

# 5เลือกประเภท

Siapa yang berperan dalam proses legislasi?

Presiden

Parlemen

Menteri

Semua jawaban benar

# 6เลือกประเภท

Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar?

Undang-Undang yang paling tinggi

Undang-Undang yang paling rendah

Undang-Undang yang sama dengan peraturan pemerintah

Undang-Undang yang tidak berlaku

# 7เลือกประเภท

Apa yang terjadi jika Undang-Undang Dasar diubah?

Perubahan harus disetujui oleh parlemen

Perubahan harus disetujui oleh presiden

Perubahan harus disetujui oleh masyarakat

Perubahan tidak memerlukan persetujuan

# 8เลือกประเภท

Apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah?

Peraturan yang dibuat oleh presiden

Peraturan yang dibuat oleh parlemen

Peraturan yang dibuat oleh menteri

Peraturan yang dibuat oleh gubernur

# 9เลือกประเภท

Apa yang terjadi jika peraturan pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang?

Peraturan pemerintah menjadi tidak sah

Peraturan pemerintah harus direvisi

Peraturan pemerintah dapat diresmikan oleh presiden

Peraturan pemerintah harus dibahas kembali

# 10เลือกประเภท

Apa yang dimaksud dengan yurisprudensi?

Keputusan hakim yang menjadi acuan

Keputusan hakim yang tidak menjadi acuan

Keputusan hakim yang sama dengan peraturan pemerintah

Keputusan hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang