# 1

Pilihan ganda

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, siapakah yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat?

Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan DPR.
Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Menteri.

# 2

Pilihan ganda

Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014?

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan DPR.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan prinsip otonomi.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

# 3

Pilihan ganda

Siapakah yang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam konteks Pemerintahan Daerah?

Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
Unsur penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

# 4

Pilihan ganda

Apa yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan?

Kekuasaan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara.
Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan penyelenggara Pemerintah Daerah.
Kekuasaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah.
Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

# 5

Pilihan ganda

Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014?

Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk membentuk dan mengurus urusan pemerintahan bersama dinas terkait.
Tindakan warga masyarakat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bersama perangkat setempat.
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

# 6

Pilihan ganda

Apa yang dimaksud dengan Dekonsentrasi menurut UU No. 23 Tahun 2014?

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, instansi vertikal, atau Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pelimpahan segala urusan pemerintahan Pemerintah Pusat kepada Gubernur, instansi vertikal, atau Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Pemerintah Daerah kepada Gubernur, instansi vertikal, atau Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

# 7

Pilihan ganda

Apa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan?

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan Pemerintah Pusat.
Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

# 8

Pilihan ganda

Apa yang dimaksud dengan wilayah administratif?

Wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di Daerah.
Wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat.
Wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota.
Wilayah kerja untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota.

# 9

Pilihan ganda

Apa yang dimaksud dengan desentralisasi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014?

Pengambilan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.
Penyerahan penghargaan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.
Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah otonom.
Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

# 10

Pilihan ganda

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini diatur dalam...

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

# 11

Pilihan ganda

Apa saja yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah?

Urusan Pemerintahan Terbuka dan Urusan Pemerintahan Tertutup.
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Vertikal dan Urusan Pemerintahan Horizontal.
Urusan Pemerintahan Pusat dan Urusan Pemerintahan Daerah.

# 12

Pilihan ganda

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, meliputi apa saja?

Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat & sosial.
Pendidikan, transmigrasi, perdagangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat & sosial.
Kelautan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat & kehutanan.
Pendidikan, kelautan, kehutanan, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat & pertanian.

# 13

Pilihan ganda

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah....

Pertanahan, perdagangan, kesehatan, tenaga kerja dan pangan.
Pertanahan, lingkungan hidup, tenaga kerja dan pangan.
Perindustrian, lingkungan hidup, tenaga kerja dan pangan.
Pertanahan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan.

# 14

Pilihan ganda

Yang termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan adalah....

Transmigrasi, kelautan & perikanan, pendidikan dan kesehatan.
Transmigrasi, perumahan rakyat, pariwisata dan pertanian.
Transmigrasi, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pariwisata dan pertanian.
Transmigrasi, kelautan & perikanan, pariwisata dan pertanian.

# 15

Pilihan ganda

Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, didasarkan pada prinsip...

Otonomi serta kepentingan strategis nasional.
Akuntabilitas, efisiensi, eksterbilitas, serta kepentingan strategis nasional.
Segala prinsip, serta kepentingan strategis nasional.
Sebagian prinsip akuntabilitas, efisiensi, otonom dan eksterbilitas, serta kepentingan strategis nasional.

# 16

Pilihan ganda

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah...

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah setempat.
Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya tidak efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.
Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah pusat.
Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih banyak apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.

# 17

Pilihan ganda

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, berwenang untuk...

Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pusat.
Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Menetapkan dan menjalankan prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

# 18

Pilihan ganda

Dalam jangka waktu berapa tahun penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan?

3 tahun
4 tahun
2 tahun
5 tahun

# 19

Pilihan ganda

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ditetapkan dengan.....

Peraturan Presiden setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
Peraturan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
Peraturan Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
Peraturan Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

# 20

Pilihan ganda

Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014, berdasarkan ....

Potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
Sumber daya manusia, potensi, dan penyerapan dana.
Pemanfaatan lahan, potensi, dan tingkat kesulitan kerja.
Penyerapan tenaga kerja dan penyerapan dana.