Fungsi Alokasi

Fungsi Distribusi

Fungsi Stabilisasi

Pemerintah langsung menjalankan RAPBN yang diajukan

Pemerintah menyusun RAPBN baru dalam waktu 30 hari

Pemerintah tidak bisa melakukan kegiatan apapun

Pengalokasian sebagian besar anggaran APBD untuk sektor konsumsi akan mempercepat pengentasan kemiskinan tanpa mempengaruhi kualitas hidup.

Pengeluaran APBD untuk sektor ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, karena pengentasan kemiskinan bergantung pada sektor luar negeri.

Pengeluaran APBD untuk sektor ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, karena pengentasan kemiskinan bergantung pada sektor luar negeri. D. Pengalokasian anggaran yang besar untuk sektor kea

Pembangunan infrastruktur melaju pesat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) otomatis meningkat

Dana transfer pusat bertambah setiap tahun

Mempertahankan subsidi energi dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, meskipun pembangunan infrastruktur harus ditunda.

Meningkatkan belanja sosial hanya untuk sektor kesehatan dan pendidikan, tanpa memperhatikan sektor infrastruktur dan konektivitas.

Memperbesar defisit anggaran untuk mendanai proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang lebih menguntungkan daripada subsidi energi.

Seluruh investasi asing otomatis masuk ke Indonesia

APBN otomatis ditolak oleh DPR

Masyarakat semakin patuh bayar pajak

Dana Perimbangan

Pajak Negara

Dana Desentralisasi

Pembangunan infrastruktur daerah berjalan optimal

Kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan

Investasi swasta semakin meningkat

APBN yang hanya berfokus pada belanja konsumsi dapat meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Pengalokasian anggaran untuk subsidi yang besar akan mengurangi pengaruh pembangunan ekonomi dalam jangka Panjang

Peningkatan belanja pegawai sebagai fokus utama APBN akan lebih berdampak pada penurunan ketimpangan sosial, bukan pada pembangunan ekonomi

Meminjam utang luar negeri sebanyak mungkin

Menaikkan pajak ekspor agar penerimaan naik

Mengurangi seluruh bantuan sosial

Mengurangi belanja modal di sektor infrastruktur untuk dialokasikan ke sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, namun tetap menjaga proyek infrastruktur yang sudah berjalan.

Mengurangi pembayaran utang daerah dan menunda beberapa proyek infrastruktur yang dapat ditunda untuk mendanai belanja sosial.

Mengalihkan anggaran yang sudah disetujui untuk sektor pendidikan dan kesehatan ke sektor infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

Menghapus semua subsidi energi tanpa sosialisasi

Mengurangi penerimaan negara dari pajak

Menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur

Langsung dialihkan ke belanja hibah

Digunakan untuk membayar utang daerah

Dibagikan sebagai insentif kepada pegawai pemerintah daerah

Defisit anggaran yang meningkat akan mempercepat proyek-proyek pembangunan infrastruktur karena peningkatan belanja daerah.

Defisit anggaran meningkatkan daya beli masyarakat, yang secara langsung mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Defisit anggaran dapat mengurangi beban utang daerah, tetapi tidak mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Menaikkan tarif pajak secara drastis

Memberikan sanksi berat kepada seluruh wajib pajak

Mengurangi jumlah program pembangunan untuk menghemat anggaran

Menaikkan pajak daerah agar pendapatan naik

Menghapus program sosial agar dana tersisa lebih besar

Mengurangi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi

APBD

Penerimaan Pajak Daerah

Dana Swasta

Satu Minggu

Tiga Bulan

Empat Bulan

Pajak penghasilan

Pajak bumi dan bangunan

Pajak kendaraan bermotor

Daerah akan menjadi lebih mandiri secara fiskal

Perekonomian daerah tumbuh pesat karena fokus pajak

Masyarakat mendukung penuh kebijakan daerah