Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan...

• Konstitutif
• Legislatif
• Eksekutif
• Yudikatif
• Eksaminatif

Menurut Charles Montesquieu, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ...

• Legislatif
• Eksekutif
• Komersial
• Yudikatif
• Pemerintahan

Teori Montesquieu ini dinamakan Trias Politika

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan atas dan pembagian kekuasaan bawah

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah ...

• Kekuasaan Politik saja
• Kekuasaan Legislatif, Komersial, Perdagangan, Ekonomi, Politik
• Kekuasaan Komersial dan Eksekutif
• Kekuasaan Konstitutif saja
• Kekuasaan Konstitutif, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Eksaminatif/inspektif, Moneter

Tugas Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita Indonesia adalah sistem pemerintahan ...

• Kekuasaan
• Presidensial
• Kerajaan
• Yudikatif
• Eksekutif

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...

• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanahan
• Kementerian Kesehatan, Kementerian sosial, Kementerian keuangan
• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keberadaan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang ...

• Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen
• Semua kalangan pemerintahan
• Tugas dan wewenang
• Fungsi dan wewenang
• Tugas, fungsi dan wewenang

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Sikap yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan melakukan pola hidup berlebihan, menjunjung tinggi kekerasan dan anarkisme

Contoh nilai Pancasila sila ke-2 dalam kehidupan sehari-hari yakni mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa dan agama.

Fungsi dari nilai Pancasila adalah untuk menata dan mengatur tiap-tiap warga negara Indonesia

Upaya membina kerukunan pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari dapat kita tunjukkan dengan cara saling menghina tetangga yang mempunyai kulit hitam