Pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer berlangsung setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Pada masa Demokrasi Parlementer, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang lebih mengutamakan kekuatan eksekutif daripada legislatif.

Presiden Republik Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer adalah Sukarno yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Pada masa ini, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik, dengan seringnya pergantian kabinet dan pemerintahan.

Sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer di Indonesia menciptakan hubungan yang harmonis antara presiden dan perdana menteri.

Pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer lebih menekankan pada keputusan bersama antara kabinet dan parlemen (DPR).

Pemilu pertama pada masa Demokrasi Parlementer Indonesia dilakukan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

Partai-partai politik yang ada pada masa Demokrasi Parlementer cenderung saling berkoalisi untuk membentuk kabinet.

Masa Demokrasi Parlementer berakhir dengan peristiwa pemberontakan yang terjadi pada tahun 1959.

Konstituante yang dibentuk pada masa Demokrasi Parlementer bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru.

Siapa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama masa Demokrasi Parlementer?

• Sukarno

• Soekarno

Pada masa Demokrasi Parlementer, jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh _____________.

• Perdana menteri

Pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia adalah pada tahun _____________.

• 1955

Dekrit Presiden yang mengakhiri masa Demokrasi Parlementer dan kembali ke UUD 1945 dikeluarkan pada tanggal _____________.

• 5 Juli 1959

Tujuan dibentuknya Konstituante adalah ....

• A. Menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
• B. Membentuk kabinet baru
• C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
• D. Mengubah sistem pemerintahan menjadi presidensial

Penyebab dari seringnya terjadi pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Parlementer adalah ....

• Ketidakstabilan politik dan perbedaan pendapat antara partai-partai politik
• Adanya pemberontakan dari pihak militer
• Ketidaksetujuan dengan kebijakan luar negeri
• Masalah ekonomi yang parah

Di bawah ini isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....

• Pembentukan Konstituante
• Pembubaran DPR
• Kembali kepada UUD 1945 dan berakhirnya Demokrasi Parlementer
• Pembentukan kabinet baru