Sistem ekonomi adalah suatu cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat.

Berbagai kegiatan ekonomi diantaranya ?

• Produksi, distribusi, konsumsi, investasi
• Produsen, distribusi, konsumsi, investasi
• Produksi, distributor, konsumsi, investasi
• Produksi, distribusi, konsumtif, investasi
• Produksi, distribusi, konsumsi, variatif

Jika dikaitkan dengan pemikiran para pendiri negara, mereka sebenarnya telah menggagas satu sistem ekonomi yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu ..

• Sistem ekonomi Pancasila
• Sistem ekonomi liberal
• Sistem ekonomi komunis
• Sistem ekonomi campuran
• Sistem ekonomi nasional

Sistem ekonomi Indonesia memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan sistem ekonomi lain di dunia karena didasari..

• Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
• Kebutuhan pasar dan masyarakat
• Pemerintah dan negara
• Kedaulatan rakyat
• Keputusan bersama rakyat

Dalam sistem ekonomi Pancasila, ......... (kooperasi) merupakan semangat dan jiwa yang menjadi landasan perekonomian nasional

• Gotong royong
• Monopoli
• Kebersamaan
• Bersahaja
• Mufakat

Prinsip gotong royong tidak harus dipahami sebagai semangat tolong-menolong, bersifat kekeluargaan, mengupayakan kebermanfaatan bersama, dan solidaritas sosial

Badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta juga harus berjiwa kooperasi atau gotong royong. Hal itu sesuai dengan ..

• Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
• Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
• Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
• Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
• Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi kepentingan bersama. Hak milik perseorangan memiliki fungsi sosial

Dalam penyelenggaraan negara, peran gotong royong ditunjukkan melalui pemberdayaan ......... dalam politik anggaran.

• partisipasi rakyat

• Partisipasi rakyat

Sifat gotong royong memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi.Dalam penerapannya sistem ekonomi dapat menciptakan penguasaan ekonomi oleh pemilik modal secara sepihak.

Menurut Sri Edi Swasono (2009: 6), sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama ?

• (etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme)
• (perekonomian yang humanistik, adil dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan)
• (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan
• (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hudup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional).
• (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan, dan berkemakmuran).

Menurut Sri Edi Swasono (2009: 6), sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sila ketiga ?

• (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan).
• etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme)
• (perekonomian yang humanistik, adil dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan)
• (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hudup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional
• (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan, dan berkemakmuran

menurut Mubyarto (1994: 44–45), ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila antara lain :

• Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional
• Roda perekonomian tidak digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
• Kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadaan ketidakmerataan sosial-ekonomi
• Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi swasta yang kuat dan tangguh yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi
• Adanya imbangan yang tegas dan jelas antara sentralisme dan sentralisme kebijaksanaan ekonomi

Menurut Yudi Latif (2021: 405),pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespons empat sasaran utama pembangunan materialteknologikal, yaitu memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada pasal

• Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945

• pasal 23 UUD NRI Tahun 1945