Logo
광산 탈출
quiz thumbnail
Freestyle
Middle 2
Social Studies

Secondary 2 Term 2 Part3

Marsel

64

Quiz created with a premium map

20 questions

Allow incorrect answer

Hide answer

public quiz

# 1Multiple Choice
Dalam konteks negara kesatuan, bagaimana John M. Cohen dan Stephen B. Peterson mendefinisikan peran pemerintah pusat terkait kedaulatan tertinggi?
Pemerintah pusat memiliki kedaulatan mutlak tanpa batasan.
Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara namun aktivitasnya diawasi dan dibatasi oleh undang-undang.
Pemerintah pusat hanya memiliki kedaulatan terbatas yang dibagi dengan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat tidak memiliki kedaulatan, melainkan hanya perwakilan dari negara bagian.
# 2Multiple Choice
Berdasarkan pendapat Astim Riyanto, Indonesia termasuk dalam jenis negara kesatuan yang menggunakan sistem apa dalam penyelenggaraan pemerintahannya?
Sistem sentralisasi
Sistem desentralisasi
Sistem federal
Sistem otonomi khusus
# 3Multiple Choice
Salah satu ciri umum negara kesatuan adalah hanya memiliki satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pernyataan ini mengindikasikan sentralisasi pengambilan keputusan pada tingkat mana?
Pemerintah daerah
Pemerintah pusat
Dewan perwakilan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyat
# 4Multiple Choice
Manakah di antara tindakan berikut yang paling mencerminkan upaya menjaga kesatuan NKRI di lingkungan sekolah?
Memilih teman hanya dari suku yang sama.
Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih.
Mengabaikan teman yang kesulitan beradaptasi.
Hanya berinteraksi dengan teman yang memiliki latar belakang agama yang sama.
# 5Multiple Choice
Perbedaan mendasar antara negara kesatuan (unitaris) dan negara serikat (federal) terletak pada konsep kedaulatan. Pada negara kesatuan, kedaulatan berada pada satu badan legislatif pusat, sedangkan pada negara serikat, kedaulatan berada pada...
Pemerintah pusat yang independen.
Gabungan negara-negara bagian.
Setiap negara bagian secara individual.
Badan internasional yang mengawasi.
# 6Multiple Choice
Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata 'republik' dalam konteks ini mengacu pada aspek apa dari negara?
Susunan negara secara keseluruhan
Struktur organisasi dan fungsi pemerintahan
Wilayah geografis negara
Keberagaman suku dan budaya bangsa
# 7Multiple Choice
Menurut Jimly Asshiddiqie, makna 'republik' dalam konteks bentuk pemerintahan Negara Indonesia dapat dipahami dari Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu makna penting dari bentuk pemerintahan republik adalah...
Kekuasaan eksekutif yang mutlak.
Pembentukan konstitusi yang hanya dapat diubah oleh penguasa.
Tujuan utama adalah kepentingan umum atau kemaslahatan bersama.
Kekuasaan berasal dari keturunan bangsawan.
# 8Multiple Choice
Dalam pemerintahan republik konstitusional, seperti yang dianut oleh Indonesia, kekuasaan presiden memiliki batasan. Batasan ini ditegakkan oleh apa?
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kehendak rakyat secara langsung.
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Keputusan menteri-menteri negara.
# 9Multiple Choice
Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam perubahan keempat Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia secara spesifik adalah negara hukum yang berdasarkan pada apa?
Prinsip liberalisme
Filsafat negara komunis
Nilai-nilai Pancasila
Ajaran negara monarki
# 10Multiple Choice
Philipus M. Hadjon menguraikan elemen-elemen negara hukum Pancasila. Manakah di antara berikut yang BUKAN termasuk elemen negara hukum Pancasila menurutnya?
Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
Prinsip penyelesaian sengketa melalui kekuatan militer.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.
# 11Multiple Choice
Sikap taat hukum sebagai warga negara yang baik dapat dicerminkan dalam tindakan sehari-hari. Manakah di antara tindakan berikut yang paling tepat menggambarkan ketaatan hukum di lingkungan sekolah?
Membolos pelajaran untuk bermain.
Melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh tanggung jawab.
Terlambat masuk sekolah setiap hari.
Mengabaikan peraturan sekolah.
# 12Multiple Choice
Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa 'Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.' Setelah amandemen, pasal tersebut berubah menjadi 'Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.' Perubahan ini mengindikasikan pergeseran penekanan dari...
Pelaksanaan kedaulatan oleh lembaga tertinggi negara ke pelaksanaan oleh rakyat secara langsung.
Pelaksanaan kedaulatan oleh MPR ke pelaksanaan kedaulatan sesuai konstitusi.
Sentralisasi kekuasaan di MPR ke desentralisasi kekuasaan ke daerah.
Kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan hukum semata.
# 13Multiple Choice
Indonesia disebut sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus berkedaulatan hukum. Pernyataan ini berarti bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki...
Kekuasaan tanpa batas.
Aturan main atau batasan.
Prioritas mutlak di atas segalanya.
Pelaksanaan yang sepenuhnya bebas dari hukum.
# 14Multiple Choice
Kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila memiliki dua asas pokok. Salah satu asas tersebut adalah 'asas kerakyatan'. Apa makna dari asas kerakyatan tersebut?
Setiap kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui musyawarah.
Kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita rakyat, dan berjiwa kerakyatan.
Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden terpilih.
Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.
# 15Multiple Choice
Asas 'musyawarah' sebagai salah satu asas pokok kedaulatan rakyat Pancasila menekankan bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme apa?
Voting mayoritas mutlak.
Keputusan sepihak penguasa.
Musyawarah untuk mufakat.
Perintah dari lembaga eksekutif.
# 16Multiple Choice
Menurut Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur oleh apa?
Keputusan presiden.
Peraturan pemerintah.
Undang-Undang Dasar (UUD).
Mandat dari partai politik.
# 17Multiple Choice
Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan dan saling mengawasi antara eksekutif dan legislatif, yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan yang bagaimana?
Otokrasi
Monarki absolut
Demokrasi konstitusional
Diktator militer
# 18Multiple Choice
Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang menteri-menteri negara. Menurut pasal ini, menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh siapa, dan setiap menteri membidangi urusan apa?
Diangkat oleh DPR, diberhentikan oleh Presiden, membidangi urusan legislasi.
Diangkat oleh Presiden, diberhentikan oleh Presiden, membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Diangkat oleh MPR, diberhentikan oleh Presiden, membidangi urusan pertahanan.
Diangkat oleh Mahkamah Konstitusi, diberhentikan oleh Presiden, membidangi urusan yudikatif.
# 19Multiple Choice
Konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang dianut oleh Indonesia, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada amanat dari pasal berapa dalam UUD NRI Tahun 1945?
Pasal 18
Pasal 1
Pasal 7C
Pasal 17
# 20Multiple Choice
Dalam konteks negara kesatuan, jika pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi, maka untuk mencegah kesewenang-wenangan, aktivitas pemerintah pusat harus diawasi dan dibatasi oleh apa?
Kehendak rakyat secara langsung.
Undang-undang.
Keputusan dewan menteri.
Intervensi negara lain.
Share to Google Classroom

This quiz was created using a premium map. Access is restricted due to plan expiration.