Logo
숲 속
quiz thumbnail
Sequencing
High 1
Social Studies

Kuis hierarki X.7

Cikgu Sal

47
Original quiz maker-
Cikgu Sal

15 questions

Allow incorrect answer

Hide answer

public quiz

# 1Multiple Choice
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi paling tinggi. Peraturan apa yang kedudukannya berada di bawah UUD NRI Tahun 1945?
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Daerah (Perda)
Ketetapan MPR
# 2Multiple Choice
Prinsip "lex superior derogat legi inferiori" dalam hierarki peraturan perundang-undangan berarti bahwa...
Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama.
Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
Semua peraturan memiliki kedudukan yang sama.
# 3Multiple Choice
Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-Undang (UU), maka yang berlaku adalah...
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-Undang (UU)
Peraturan yang diterbitkan lebih dulu
Peraturan yang disetujui oleh mayoritas anggota DPR
# 4Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden disebut sebagai...
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Peraturan Daerah
# 5Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan undang-undang dan diterbitkan oleh Presiden adalah...
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
# 6Multiple Choice
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun berdasarkan asas...
Asas kebebasan berpendapat
Asas kepastian hukum
Asas kesamaan kedudukan di hadapan hukum
Asas proporsionalitas
# 7Multiple Choice
Manakah dari peraturan berikut yang memiliki kedudukan lebih rendah dari Peraturan Pemerintah (PP)?
Undang-Undang Dasar (UUD)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Presiden (Perpres)
Ketetapan MPR
# 8Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah dan berlaku di wilayah daerah tersebut adalah...
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Presiden
# 9Multiple Choice
Prinsip "lex specialis derogat legi generali" berarti bahwa...
Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang lebih khusus.
Peraturan yang berlaku di daerah mengesampingkan peraturan nasional.
Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat mengesampingkan peraturan daerah.
# 10Multiple Choice
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi karena...
Dibuat oleh presiden
Disahkan oleh MPR
Merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya
Memiliki kekuatan mengikat secara internasional
# 11Multiple Choice
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan yang setara dengan...
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
# 12Multiple Choice
Jika sebuah Peraturan Presiden (Perpres) bertentangan dengan Undang-Undang (UU), maka yang harus ditaati adalah...
Peraturan Presiden (Perpres)
Undang-Undang (UU)
Peraturan yang diterbitkan terakhir
Peraturan yang memiliki sanksi lebih berat
# 13Multiple Choice
Apa yang dimaksud dengan "produk hukum" dalam konteks peraturan perundang-undangan?
Hanya undang-undang yang dibuat oleh DPR.
Semua peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.
Keputusan hakim dalam sebuah persidangan.
Perjanjian internasional yang disepakati oleh negara.
# 14Multiple Choice
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kedudukan...
Di bawah Undang-Undang Dasar (UUD)
Setara dengan Undang-Undang (UU)
Di atas Undang-Undang Dasar (UUD)
Di bawah Peraturan Pemerintah (PP)
# 15Multiple Choice
Prinsip "setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi" merupakan penerapan dari asas...
Asas keadilan
Asas kemanfaatan
Asas hierarki
Asas kepastian hukum
Share to Google Classroom

Access restricted due to plan expiry. Copy and edit on another map.