Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme.

Tokoh utama yang memimpin pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah Daud Beureueh.

Tuntutan utama yang melatarbelakangi pemberontakan PRRI/Permesta adalah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin Raymond Westerling terjadi di Surabaya.

Motivasi utama Andi Aziz melakukan pemberontakan adalah untuk menolak masuknya anggota KNIL ke dalam APRIS.

RMS (Republik Maluku Selatan) bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federasi yang diciptakan Belanda.

Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Kahar Muzakkar setelah dia kecewa tidak diangkat sebagai KSAD.

Operasi militer yang paling terkenal untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah Operasi Pagar Betis.

Pemberontakan PRRI di Sumatera dipimpin oleh Ahmad Husein dan memiliki tuntutan utama terkait otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah.

Semua pemberontakan yang terjadi pada periode 1948–1965 berhasil diselesaikan sepenuhnya dengan cara militer.

Salah satu faktor disintegrasi adalah perbedaan kepentingan (Vested Interest) dari bekas anggota KNIL.

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil dan terjadi di wilayah Maluku.

Periode Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959.

Ciri utama dari Demokrasi Parlementer adalah perdana menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Kabinet yang bertanggung jawab menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 adalah Kabinet Natsir.

Kabinet Wilopo jatuh setelah terjadi Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu konflik mengenai penanaman modal asing.

Kebijakan Gerakan Benteng yang bertujuan melindungi pengusaha pribumi dicetuskan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Penandatanganan Mutual Security Act (MSA) yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman dianggap melanggar prinsip politik luar negeri Bebas Aktif.

Pemilihan Umum pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.

Hasil dari Pemilu 1955 berhasil melahirkan mayoritas tunggal sehingga kabinet menjadi stabil.