# 1Multiple Choice
Pasal berapakah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara spesifik menjamin hak kebebasan berpendapat warga negara?
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Kemerdekaan Berpendapat warga negara PPKN KELAS 9 BAB 3
NM
Sequencing
Middle 8
Social Studies
Kemerdekaan Berpendapat warga negara PPKN KELAS 9 BAB 3
122
Original quiz maker-
Guru PP Snesa
Middle 8
Social Studies
Kemerdekaan Berpendapat warga negara PPKN KELAS 9 BAB 3
122
Original quiz maker-
Guru PP Snesa
20 questions
Allow incorrect answer
Hide answer
public quiz
# 2Multiple Choice
Salah satu bentuk jaminan kemerdekaan berpendapat bagi warga negara Indonesia adalah hak untuk...
Melakukan demonstrasi tanpa pemberitahuan
Menyebarkan ujaran kebencian
Menyampaikan kritik kepada pemerintah
Mengganggu ketertiban umum
# 3Multiple Choice
Undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor...
9 Tahun 1998
39 Tahun 1999
20 Tahun 2000
20 Tahun 2001
# 4Multiple Choice
Salah satu lembaga negara yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, adalah...
KPK
Mahkamah Konstitusi
Komnas HAM
DPR
# 5Multiple Choice
Siapakah yang memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat jika dianggap mengancam keamanan negara?
Presiden
Polisi
Pemerintah melalui undang-undang
Masyarakat umum
# 6Multiple Choice
Dalam konteks digital, kebebasan berpendapat juga mencakup hak untuk...
Membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin
Menyebarkan malware
Mengakses informasi di internet
Melakukan peretasan
# 7Multiple Choice
Tujuan utama adanya jaminan kemerdekaan berpendapat bagi warga negara adalah untuk...
Menciptakan kekacauan
Memperkuat akuntabilitas pemerintah
Memfasilitasi penyebaran informasi palsu
Meningkatkan konflik antar kelompok
# 8Multiple Choice
Dalam konteks jaminan kemerdekaan berpendapat, undang-undang manakah yang secara spesifik mengatur hak-hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah?
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
# 9Multiple Choice
Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan batasan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia adalah...
Kebebasan berpendapat tidak memiliki batasan sama sekali demi demokrasi.
Batasan kebebasan berpendapat hanya berlaku bagi pejabat publik.
Kebebasan berpendapat dibatasi oleh undang-undang demi melindungi hak orang lain dan ketertiban umum.
Setiap pendapat yang dianggap kritis oleh pemerintah dapat segera dibatasi.
# 10Multiple Choice
Tindakan pemerintah yang represif terhadap demonstrasi damai yang menyampaikan aspirasi rakyat merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk...
Memilih presiden
Mendapatkan pendidikan
Beragama
Berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat
# 11Multiple Choice
Peran utama lembaga negara dalam menjamin kemerdekaan berpendapat adalah...
Membatasi kritik terhadap kebijakan pemerintah
Memfasilitasi ruang dialog yang aman dan terbuka
Menentukan pendapat mana yang boleh disampaikan
Mengontrol narasi yang beredar di masyarakat
# 12Multiple Choice
Dalam konteks jaminan kemerdekaan berpendapat, apa yang dimaksud dengan 'kebebasan berekspresi' secara fundamental bagi warga negara?
Hak untuk menyuarakan pendapat tanpa campur tangan negara, asalkan tidak melanggar hukum.
Hak untuk mengkritik pemerintah secara bebas tanpa batasan apapun.
Hak untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi ke publik.
Hak untuk melakukan demonstrasi besar-besaran tanpa izin.
# 13Multiple Choice
Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan batasan-batasan yang dapat dikenakan terhadap kebebasan berpendapat demi menjaga ketertiban umum adalah:
Setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak berwenang.
Penyebaran ujaran kebencian yang memicu permusuhan antar kelompok masyarakat adalah bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi.
Pembatasan dapat dilakukan jika ekspresi tersebut secara langsung dan nyata membahayakan keamanan nasional atau menghasut kekerasan.
Pemerintah berhak membatasi pendapat yang tidak sejalan dengan ideologi negara tanpa alasan yang jelas.
# 14Multiple Choice
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapatnya. Pasal berapa yang secara spesifik mengatur hal ini?
Pasal 28E ayat (2)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28G ayat (1)
Pasal 29 ayat (2)
# 15Multiple Choice
Apa yang menjadi landasan utama di balik jaminan kemerdekaan berpendapat bagi warga negara dalam suatu negara demokrasi?
Kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik semata.
Prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam pemerintahan.
Keinginan untuk meniru sistem negara lain.
Upaya untuk meningkatkan citra internasional negara.
# 16Multiple Choice
Apa yang dimaksud dengan 'hak untuk didengar' (right to be heard) dalam konteks jaminan kemerdekaan berpendapat?
Hak untuk selalu disetujui oleh pihak berwenang atas setiap pendapat yang disampaikan.
Hak untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, serta diharapkan pendapat tersebut dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang.
Hak untuk mendapatkan perhatian penuh dari media saat menyampaikan pendapat.
Hak untuk menuntut agar setiap pendapatnya dipublikasikan secara luas.
# 17Multiple Choice
Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Ciri utama kebebasan berpendapat menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu ....
kebebasan mutlak
kebebasan dengan bertanggungjawab
Kebebasan absolut
melalui pemerintah atau lembaga negara
# 18Multiple Choice
Mekanisme hukum apa yang paling efektif bagi warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban negara apabila hak kemerdekaan berpendapat mereka dilanggar secara sistematis?
Melakukan demonstrasi besar-besaran tanpa batas waktu.
Mengajukan gugatan uji materiil terhadap peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat.
Membentuk kelompok advokasi independen untuk lobi parlemen.
Mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk perlindungan hak asasi manusia.
# 19Multiple Choice
Dalam konteks jaminan kemerdekaan berpendapat, undang-undang manakah yang secara spesifik mengatur hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum?
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
# 20Multiple Choice
Dalam konteks negara hukum, kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mencerminkan prinsip dasar apa?
Kedaulatan rakyat
Supremasi hukum
Demokrasi partisipatif
Keadilan sosial
Share to Google Classroom
This quiz was created using a premium map. Access is restricted due to plan expiration.