# 1Multiple Choice
Peraturan yang kedudukannya paling tinggi dalam hierarki hukum Indonesia adalah ….
Perpres
UUD NRI Tahun 1945
Perda
PP
Guru PP Snesa Trenggalek
Guru PP Snesa
Freestyle
Middle 8
Social Studies
Guru PP Snesa Trenggalek
2
401
2
Middle 8
Social Studies
Guru PP Snesa Trenggalek
2
401
2
Quiz created with a premium map
20 questions
Allow incorrect answer
Hide answer
public quiz
# 2Multiple Choice
Perda Kabupaten/Kota berada pada kedudukan ….
Paling rendah
Paling tinggi
Di atas UU
Di atas TAP MPR
# 3Multiple Choice
Yang membuat Undang-Undang adalah DPR bersama ….
Gubernur
Presiden
MPR
DPRD
# 4Multiple Choice
Peraturan Presiden disingkat ….
Perpu
Perpres
PP
Perda
# 5Multiple Choice
Peraturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan Gubernur adalah ….
UU
PP
Perda Provinsi
Perpres
# 6Multiple Choice
TAP MPR berada di bawah ….
UUD 1945
Perda
UU
Peraturan Presiden
# 7Multiple Choice
Peraturan yang dibuat Presiden dalam keadaan mendesak untuk menggantikan UU disebut ….
TAP MPR
PP
Perppu
Perpres
# 8Multiple Choice
Jika terdapat peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka ….
Tetap berlaku
Peraturan yang lebih rendah dibatalkan
Peraturan yang lebih tinggi dibatalkan
Diperlakukan keduanya
# 9Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945 tetapi di atas Undang-undang adalah ...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Undang-Undang (UU)
# 10Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden adalah...
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
# 11Multiple Choice
Jika terjadi kekosongan hukum atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diatasi oleh Undang-Undang yang ada, Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan...
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
# 12Multiple Choice
Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Apakah PP dapat mengubah substansi dari Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya?
Ya, PP dapat mengubah substansi UU jika dianggap perlu.
Tidak, PP hanya mengatur lebih lanjut pelaksanaan UU tanpa mengubah substansinya.
PP dapat mengubah substansi UU jika ada persetujuan Presiden.
PP dapat mengubah substansi UU jika ada rekomendasi dari Mahkamah Agung.
# 13Multiple Choice
Setiap peraturan daerah harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan oleh...
Gubernur
Menteri Dalam Negeri
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
# 14Multiple Choice
Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apakah peraturan pelaksana di bawah UUD dapat bertentangan dengan semangat atau isi dari UUD?
Ya, karena peraturan pelaksana memiliki fleksibilitas yang lebih besar.
Tidak, karena peraturan pelaksana harus selalu sejalan dengan UUD.
Tergantung pada jenis peraturan pelaksana yang dimaksud.
Hanya jika ada persetujuan dari Mahkamah Konstitusi.
# 15Multiple Choice
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang. Apakah Perpu dapat diterbitkan tanpa adanya kondisi mendesak yang luar biasa?
Ya, kapan saja jika pemerintah menganggap perlu.
Tidak, hanya dalam kondisi genting dan mendesak yang membutuhkan pengaturan segera.
Hanya jika disetujui oleh DPR dalam masa sidang berikutnya.
Tidak, Perpu hanya bisa diterbitkan jika ada kekosongan hukum yang nyata.
# 16Multiple Choice
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari yang tertinggi hingga terendah, adalah UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Apakah Peraturan Presiden memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang?
Ya, karena Peraturan Presiden diterbitkan oleh Presiden.
Tidak, karena Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
Tergantung pada materi muatan yang diatur.
Keduanya memiliki kedudukan yang sama.
# 17Multiple Choice
Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Apakah Perda dapat memuat ketentuan yang lebih ringan dibandingkan dengan peraturan di tingkat nasional jika materi muatannya sama?
Ya, karena Perda lebih spesifik untuk daerah.
Tidak, Perda harus selalu mengikuti ketentuan nasional.
Tergantung pada jenis Perda.
Hanya jika ada izin dari pemerintah pusat.
# 18Multiple Choice
Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Apakah UU yang sudah disahkan dapat langsung berlaku tanpa perlu diundangkan dalam Lembaran Negara?
Ya, karena persetujuan DPR dan Presiden sudah cukup.
Tidak, setiap UU harus diundangkan dalam Lembaran Negara untuk memiliki kekuatan hukum mengikat.
Tergantung pada urgensi UU tersebut.
Hanya jika UU tersebut bersifat rahasia.
# 19Multiple Choice
Jika suatu daerah membuat Perda yang menabrak HAM dan UUD maka ….
Perda tetap berlaku
Perda harus dicabut
UU disesuaikan
UUD disesuaikan
# 20Multiple Choice
Tata urutan peraturan perundang-undangan didasarkan pada UU no 12 Tahun 2011, disempurnakan dengan UU no 15 Tahun 2019 dan UU no 13 Tahun 2022 tentang pembentukan ....
UUD NRI Tahun 1045
Ketetapan MPR
Undang-Undang (UU)
Peraturan Perundang-undangan
Share to Google Classroom
Access restricted due to plan expiry. Copy and edit on another map.