Logo
search
menuicon
thubnail
The Witch's Magic
Sequencing
High 11
Social Studies
kuis 2
Miranda Fitra
5
Added question (20/ 20)
Allow incorrect answer
Show answer
public quiz

# 1

Multiple Choice

Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap Tuhan, tetapi juga implikasinya terhadap pembentukan hukum nasional. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling akurat menggambarkan hubungan tersebut pada level analisis mendalam?

  • Hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama yang diakui di Indonesia, namun tidak boleh memaksakan satu doktrin agama tertentu.
  • Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus secara eksplisit mencantumkan rujukan pada kitab suci agama mayoritas untuk menjamin keadilan.
  • Sila pertama Pancasila hanya bersifat simbolis dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan norma-norma hukum positif di Indonesia.
  • Kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga aspek ketuhanan harus dihilangkan dari ranah hukum publik.

# 2

Multiple Choice

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia seringkali diinterpretasikan dalam berbagai perspektif. Jika kita menganalisis pasal-pasal tersebut dengan kacamata teori kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, bagaimana seharusnya negara menyeimbangkan antara pemenuhan hak individu dan kewajiban negara dalam menjaga ketertiban umum?

  • Negara memiliki kewajiban untuk membatasi hak-hak individu secara ketat demi terciptanya stabilitas sosial, meskipun hal tersebut berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.
  • Pemenuhan hak asasi manusia harus diutamakan tanpa kompromi, bahkan jika hal tersebut dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan ketertiban umum.
  • Keseimbangan dicapai melalui pembentukan undang-undang yang jelas dan proporsional, yang membatasi hak hanya sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik, sesuai dengan prinsip negara hukum.
  • Hak asasi manusia bersifat absolut dan tidak dapat dibatasi oleh negara dalam kondisi apapun, karena merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat.

# 3

Multiple Choice

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki makna yang mendalam dalam konteks keragaman Indonesia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi yang berpotensi mengikis identitas lokal, bagaimana semboyan ini dapat diaktualisasikan secara strategis untuk memperkuat persatuan nasional tanpa mengabaikan kekhasan daerah?

  • Mendorong homogenisasi budaya melalui program-program nasional yang seragam untuk menciptakan identitas tunggal yang kuat di mata dunia.
  • Mempertahankan tradisi dan budaya lokal secara eksklusif di daerah masing-masing tanpa interaksi atau adaptasi dengan budaya lain, demi menjaga kemurniannya.
  • Mengembangkan kebijakan yang mempromosikan dialog antarbudaya, pertukaran seni dan tradisi, serta pemanfaatan teknologi untuk melestarikan dan menyebarkan kekayaan budaya daerah secara nasional dan internasional, sambil tetap menjaga keunikan masing-masing.
  • Menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai slogan semata tanpa upaya konkret untuk mengimplementasikannya dalam kebijakan publik dan interaksi sosial.

# 4

Multiple Choice

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Analisislah implikasi filosofis dan praktis dari desentralisasi terhadap konsep kedaulatan negara dalam kerangka NKRI.

  • Desentralisasi berarti pengalihan kedaulatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki hak untuk memisahkan diri jika diperlukan.
  • Desentralisasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, namun kedaulatan negara secara keseluruhan tetap berada pada pemerintah pusat.
  • Konsep desentralisasi bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, sehingga seharusnya pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dari pusat tanpa otonomi.
  • Desentralisasi hanya bersifat administratif dan tidak memiliki implikasi filosofis terhadap kedaulatan negara, karena semua keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.
Want to see all 20 questions?
Join ZEP QUIZ to access 800,000+ quizzes for free.Log in to explore all