Logo
공룡 박물관
quiz thumbnail
Freestyle
High 11
Civics

UH Kelas 11

Arlinda Dewi A

27

Quiz created with a premium map

12 questions

Allow incorrect answer

Show answer when incorrect

public quiz

# 1Multiple Choice
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlementer. Apa dampak konstitusional utama dari perubahan ini terhadap tanggung jawab kabinet?
Presiden tidak lagi menjadi kepala negara dan pemerintahan.
Kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibubarkan untuk sementara waktu.
Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
Indonesia berubah bentuk menjadi negara federal.
# 2Multiple Choice
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 mengubah bentuk negara Indonesia menjadi federal. Apa alasan utama di balik perubahan bentuk negara ini?
Adanya tekanan politik dari Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB).
Keinginan untuk menerapkan ideologi Pancasila secara lebih murni.
Tuntutan mayoritas rakyat Indonesia untuk otonomi daerah yang lebih luas.
Desain awal dari para perancang Undang-Undang Dasar 1945.
Kebutuhan mendesak untuk memberikan otonomi asli kepada setiap daerah.
# 3Multiple Choice
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menganut sistem parlementer dan bersifat sementara, menunggu konstitusi tetap hasil Konstituante. Apa penyebab utama berakhirnya masa berlaku UUDS 1950?
Adanya kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante.
Mosi tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kabinet.
Intervensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap sistem pemerintahan.
Hasil referendum nasional yang menolak UUDS 1950.
# 4Multiple Choice
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan penekanan pada stabilitas politik. Praktik ketatanegaraan manakah yang dianggap bertentangan dengan semangat UUD 1945 pada periode tersebut?
Pelaksanaan pemilihan umum secara periodik.
Konsep Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Sistem pembangunan yang terpusat.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara.
Keberadaan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
# 5Multiple Choice
Amandemen UUD 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002 bertujuan untuk memperkuat demokrasi. Perubahan mendasar apakah yang terjadi terkait lembaga peradilan?
Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan baru.
Mahkamah Agung (MA) berada di bawah kendali langsung presiden.
Komisi Yudisial dihapuskan dari struktur ketatanegaraan.
Hakim dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
# 6Multiple Choice
Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Indonesia berbentuk federasi dengan negara-negara bagian. Apa dampak negatif utama dari sistem federal ini terhadap integrasi nasional saat itu?
Memperkuat persatuan dan konsensus antar daerah.
Menciptakan potensi disintegrasi karena perbedaan kepentingan antar negara bagian.
Menjadikan pemerintahan lebih efisien dalam menjalankan roda negara.
Meningkatkan kekuasaan dan kewenangan presiden.
Membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lebih representatif.
# 7Multiple Choice
Dekrit Presiden 1959 membubarkan Konstituante dan mengembalikan berlakunya UUD 1945. Bagaimana langkah politik tersebut dikategorikan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?
Sebuah revolusi sosial yang mengubah tatanan masyarakat.
Tindakan inskonstitusional yang kemudian diterima oleh rakyat.
Proses amandemen Undang-Undang Dasar.
Sebuah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan.
Reformasi legislasi yang dilakukan oleh parlemen.
# 8Multiple Choice
Masa Orde Baru sering dikritik karena menerapkan demokrasi prosedural tanpa demokrasi substansial. Indikator manakah yang paling mendukung pernyataan ini?
Lembaga legislatif memiliki kekuasaan yang kuat dan independen.
Kebebasan pers sepenuhnya terjamin dan tidak dibatasi.
Pemilihan umum diselenggarakan, namun tingkat kompetisi antar peserta sangat terbatas.
Undang-Undang Dasar 1945 sering diamandemen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.
# 9Multiple Choice
Amandemen UUD 1945 telah mengubah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kewenangan manakah yang dihapus dari MPR setelah amandemen?
Menetapkan Undang-Undang Dasar.
Melantik presiden dan wakil presiden.
Memberhentikan presiden melalui sidang istimewa.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Mengubah Undang-Undang Dasar.
# 10Multiple Choice
Dalam sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950, kabinet sering berganti karena mosi tidak percaya dari DPR. Apa dampak utama dari kondisi ketidakstabilan kabinet ini terhadap pembangunan nasional?
Stabilitas politik meningkat secara signifikan.
Program-program pembangunan pemerintah menjadi konsisten dan berkelanjutan.
Pelaksanaan program pembangunan nasional sering terhambat.
Kekuasaan presiden menjadi semakin kuat dan dominan.
Ideologi negara mengalami perubahan secara drastis.
# 11True/False

Pada Orde Baru, UUD 1945 tidak pernah mengalami perubahan teks sama sekali.

# 12True/False

Setelah amandemen UUD 1945, MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara.

Share to Google Classroom

Access restricted due to plan expiry. Copy and edit on another map.