Logo
피크닉 동산
quiz thumbnail
Round match
Middle 8
Others

KUIS PPKN

Nur Hidayah Ha

70

20 questions

Show answers

Allow incorrect answer

Always show answer

public quiz

# 1Multiple Choice
Peraturan yang mengatur tentang standar pendidikan nasional, kurikulum, dan akreditasi sekolah biasanya dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan. Bentuk peraturan ini adalah...

All answers are currently hidden.

Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri
Peraturan Presiden
# 2Multiple Choice
Mengapa UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai 'hukum dasar tertulis'?
Karena UUD NRI Tahun 1945 hanya dibaca dan tidak pernah diubah.
Karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu-satunya hukum yang ada di Indonesia.
Karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang tertulis.
Karena UUD NRI Tahun 1945 dibuat oleh Presiden.
# 3Multiple Choice
Apa yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Hukum Adat
# 4Multiple Choice
Manakah dari jenis peraturan perundang-undangan berikut yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Presiden (Perpres)?
Peraturan Daerah (Perda)
Undang-Undang (UU)
Keputusan Presiden (Keppres)
Peraturan Menteri (Permen)
# 5Multiple Choice
Mengapa penting untuk memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan yang jelas?
Agar setiap orang bisa membuat peraturan sendiri.
Untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih peraturan.
Agar peraturan yang dibuat oleh Presiden selalu benar.
Agar tidak perlu ada peraturan lagi.
# 6Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden untuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disebut sebagai...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
# 7Multiple Choice
Mengapa penting bagi setiap warga negara untuk memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di negaranya?
Agar dapat membuat peraturan baru.
Agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta bertindak sesuai hukum.
Agar dapat mengkritik peraturan yang ada.
Agar dapat menghindari sanksi hukum.
# 8Multiple Choice
Dalam konteks tata urutan perundang-undangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati posisi tertinggi. Mengapa demikian?
Karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia.
Karena UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang pembentukan lembaga-lembaga negara dan hak asasi manusia.
Karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.
Karena UUD NRI Tahun 1945 disahkan oleh Presiden dan DPR.
# 9Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di daerahnya disebut...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Undang-Undang
# 10Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang (UU) yang memiliki kekhususan disebut sebagai...
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
# 11Multiple Choice
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar?
Mengatur urusan rumah tangga sehari-hari.
Menjadi pedoman bagi pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Mengatur tentang tata cara pemilihan umum.
Memberikan izin pendirian usaha.
# 12Multiple Choice
Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan yang setara dengan...
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
# 13Multiple Choice
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah disebut...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-Undang
# 14Multiple Choice
Peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum biasanya disebut sebagai...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Undang-Undang
# 15Multiple Choice
Peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, seperti pembentukan dan susunan perangkat daerah, biasanya diatur dalam bentuk...
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
# 16Multiple Choice
Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri untuk mengatur hal-hal teknis dalam pelaksanaan sebuah Undang-Undang disebut sebagai...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Undang-Undang
# 17Multiple Choice
Manakah dari peraturan berikut yang paling mungkin mengatur tentang kenaikan tarif pajak penghasilan?
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Peraturan Menteri Keuangan
# 18Multiple Choice
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi untuk...
Menggantikan Undang-Undang jika diperlukan.
Melaksanakan perintah Undang-Undang atau mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang.
Membuat peraturan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang.
Mengatur urusan rumah tangga pribadi.
# 19Multiple Choice
Jika suatu Peraturan Pemerintah (PP) bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku, maka PP tersebut...
Tetap berlaku karena merupakan peraturan yang lebih rendah.
Dapat dibatalkan oleh Presiden.
Dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
Perlu direvisi oleh DPR.
# 20Multiple Choice
Apa yang dimaksud dengan ' asas lexgene rat' dalam penafsiran hukum terkait tata urutan perundang-undangan?
Peraturan yang baru berlaku mengesampingkan peraturan yang lama.
Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
Peraturan yang dibuat oleh penguasa tertinggi bersifat mengikat.
Share to Google Classroom